Mengisi Hari Libur Dengan Hearing Aturan Kampanye Bersama Panwaslu Kec. Bojonggede

0
31

dpcpks-bojonggede.com – Kamis, 7 Maret 2019 adalah hari Libur Nasional, tapi untuk PKS tidak ada hari libur, sebagai salah satu partai yang paling aktif bergerak untuk mensosialisasikan No 8 sebagai nomor peserta Pemilu 17 April nanti, terus bergerak untuk dapat sosialisasi namun dengan mengikuti aturan-aturan yang berlaku.

Banyak dari ummahat yang bergerak mensosialisasikan PKS No 8 menjadi ciut juga membaca beberapa aturan yang cukup keras, namun begitu memang banyak aturan yang menimbulkan banyak persepsi berbeda-beda bahkan antara Panwaslu di berbagai Kecamatanpun berbeda-beda persepsinya.

Hearing bersama Panwaslu & Tim Advokasi DPD
Hearing bersama Panwaslu & Tim Advokasi DPD

Alhamdulillah, PPPC punya niat yang sangat baik untuk mengundang Panwaslu Kecamatan Bojonggede sebagai narasumber, agar dapat memberikan pembinaan dan arahan yang jelas bagaimana Kader PKS Kecamatan Bojonggede dapat berkampanye yang aman, nyaman dan dilindungi oleh aturan dan perundangan yang berlaku. Hadir pula dalam kesempatan ini Tim Advokasi DPD Kab. Bogor yang akan menjelaskan lebih rinci lagi tehnis-tehnis berkampanye / sosialisasi yang aman baik untuk Partai maupun personil sebagai peserta Pemilu.

Dihadiri oleh para Ketua DPRa, Sekretaris DPRa, Tim SPKK dan Tim UPKK serta BPH DPC, acara ini berlangsung seru dan khidmat sejak pukul 09:00 sd adzan dzhuhur berkumandang. Antusiasme para ummahat yang notabene lebih banyak waktu di hari kerja yang dimanfaatkan untuk melakukan sosialisasi baik Sosialisasi Partai maupun Sosialisasi cara pencoblosan dengan specimen kartu suaranya sambil menginformasikan bahwa Kartu Suara yang aslinya ukurannya sangat besar.

Banyak pertanyaan-pertanyaan tehnis disampaikan, dan dijawab dengan baik oleh Jajaran Panwaslu yang hadir yaitu Bp. M. Sadir dan Bp. Erwan Mustika, sementara Bp. Mulyadi – Ketua Panwaslu tidak dapat hadir dikarenakan sedang mengurus keluarganya yang sakit.

Beberapa hal yang menjadi bahasan adalah :

#Kampanye ada 2 jenis :
1. Tertutup : Sejak ditetapkan CAD sampai 20 Maret 2019
2. Terbuka  : 23 Maret – 13 April 2019

#Ada 2 sanksi dalam pemilu:
1. Administrasi : Kerjakan saja sesuai aturan pemasangan APK
2. Pidana : HARUS DIHINDARI, terutama yang melibatkan SDM, Lokasi Acara & Pemberian Gratis

#PERHATIKAN :
1. Tidak melibatkan anak kecil dalam kampanye, termasuk Flash Mob
2. Tidak menggunakan 3 lokasi : Tempat Ibadah, Pendidikan & Kantor Pemerintah
3. Tidak mengizinkan simpatisan yang ASN yang ingin ikut serta berkampanye
4. Tidak menjanjikan sesuatu, tapi agar dibedakan mana janji dan mana program kerja

Acara berlangsung dengan diskusi yang sangat hidup, DPC PKS tidaklah mengurusi pelanggaran administrasi yang dilakukan pihak lain selama tidak merugikan banyak pihak, tetapi jika ingin membuat sebuah laporan pelanggaran, itu harus disertai dengan berbagai unsur yaitu :
1. Ada terlapor
2. Ada pelapor
3. Ada barang bukti bisa foto / video lainnya

Atas nama Pengurus DPC PKS Kecamatan Bojonggede, kami ucapkan terima kasih yang sebesarnya kepada Panwaslu Kec. Bojonggede dan Tim Advokasi DPD PKS Kab. Bogor, yang telah mengorbankan waktu liburnya memenuhi undangan kami. Semoga menjadi kebaikan buat kita semua. Aamiin.

Humas DPC

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here