“Fraksi PKS Menolak Perppu 1/2020 Karena Potensi Langgar Konstitusi dan Tidak Fokus Tangani Covid 19”

0
7

Jakarta (4/5) Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI menolak Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang tersebut.
“Ada tiga subtansi utama yang menjadi alasan mengapa Fraksi PKS menolak Perppu 1/2020 yakni potensi melanggar konstitusi, kebijakan fiskal buruk dan terkait sistem keuangan rentan moral hazard. Fraksi PKS mendorong Pemerintah agar mengganti Perpu No. 1 Tahun 2020 dengan Perppu yang memperhatikan dan memasukkan poin-poin dalam pendapat mini Fraksi PKS agar tidak menimbulkan berbagai masalah yang merugikan keuangan negara dan rakyat dikemudian hari“ disampaikan oleh Anggota Banggar dari Fraksi PKS Ecky Awal Muharam pada hari senin (4/5) di Jakarta.
Fraksi PKS mendesak Pemerintah untuk fokus membantu dan melindungi rakyat dari segala dampak musibah Covid-19, melalui bantuan-bantuan kesehatan dan bantuan sosial langsung dan segera kepada rakyat terdampak. Namun ironisnya sebagian besar isi Perppu 1/2020 tidak mencerminkan keseriusan penanggulangan Covid 19, lebih dominan penyelamatan ekonomi dan sistem keuangan dimana sejumlah pasal secara jelas telah mereduksi fungsi pengawasan kelembagaan dan mengabaikan unsur kehati-hatian yang selama ini berlaku.
“Fraksi PKS berpendapat bahwa PERPPU, maupun aturan turunannya, Perpres 54/2020, tidak memberikan komitmen yang jelas mengenai anggaran penanganan wabah Covid-19. Pemerintah berulangkali menyatakan akan menggelontorkan Rp 405 Triliun, akan tetapi angka tersebut tidak pernah tercantum dalam berbagai aturan yang telah diturunkan. Fraksi PKS mendorong Pemerintah untuk lebih transparan dalam hal realokasi dan kebijakan anggaran dalam penanganan wabah Covid-19.” Tegas Ecky.
Fraksi PKS berpendapat bahwa program pemulihan ekonomi (economic recovery) hanya bisa berjalan ketika Rakyat berhasil diselamatkan. Sehingga insentif pemerintah terhadap kesehatan dan jaminan sosial adalah hal yang penting dan sangat mendesak dan harus menjadi prioritas sebelum program pemulihan ekonomi.
“Kami mencatat bahwa insentif pemulihan ekonomi mendapat porsi yang lebih besar jika dibandingkan dengan insentif kesehatan, dan insentif jaminan sosial yaitu Rp75 triliun dan Rp110 triliun. Fraksi PKS berpendapat bahwa insentif pemulihan ekonomi sebesar Rp150 triliun perlu direncanakan dengan detail bersama dengan DPR RI serta stakeholder terkait. Anggaran kesehatan dan bantuan sosial secara umum masih kurang memadai.” Tegas Ecky.
Terakhir Wakil Ketua Fraksi PKS ini mengingatkan agar tindakan penumpang gelap (free rider) dan kejahatan moral (moral hazard) dengan alasan kedaruratan dapat dimitigasi oleh Pemerintah untuk pencegahannya. Fraksi PKS mengingatkan bahwa terjadinya aksi free rider dan moral hazard dapat sangat melukai hati rakyat Indonesia terutama masyarakat miskin dan rentan yang paling merasakan risiko kesehatan dan beban ekonomi akibat terjadinya Pandemi COVID-19.
“Perppu memberikan wewenang yang sangat luas bagi KKSK. Hampir seluruh lembaga di KKSK mendapat tambahan wewenang. Namun, dalam menjaga pelaksanaan wewenang tersebut, Perppu melindungi penuh KKSK. Hal ini menyebabkan pengambil kebijakan kebal hukum” pungkasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here