Lagi-lagi PKS BERISIK. FPKS DPRD Kabupaten Bogor pertanyakan keadilan Kepgub 443/Kep.321-Hukham/2020

0
2

Seperti kata pepatah kuno “sudah jatuh tertimpa tangga”. Ironis. Eksistensi pesantren-pesantren di Jawa Barat tidak hanya berada dalam ancama makhluk tak kasat mata bernama Corona, tapi juga dalam ancaman pemerintah.

Ancaman seperti apa? Ancaman “Bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan, jika terbukti melanggar Protokol Kesehatan Penanganan Covid 19.” Ancaman yang konyol.

Ancaman itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 443/Kep.321-Hukham/2020 tentang Protokol Kesehatan untuk Pencegahan dan Pengendalian Covid 19 Di Lingkungan Pondok Pesantren.

Dalam keputusan itu pesantren-pesantren di Jawa Barat diminta untuk membuat “SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN” dengan tiga poin utama.

Pertama, Bersedia untuk melaksanakan Protokol Kesehatan Penanganan Covid 19 dalam menjalankan aktivitas selama Pendemi Covid 19.

Kedua, Bersedia untuk menyediakan sarana dan prasarana yang wajib diadakan berkaitan dengan prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di lingkungan Pondok Pesantren.

Dan ketiga, yang paling ironis, Bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan, dalam hal terbukti melanggar Protokol Kesehatan Penanganan Covid 19. Surat pernyataan itu harus ditandatangani di atas materai Rp.6.000.

Peraturan tersebut saat ini mendapat penolakan luas di masyarakat pesantren se Jawa Barat termasuk partai-partai berbasis Islam di Jawa Barat. Fraksi Partai Keadilan Kabupaten Bogor terang-tetangan menolak peraturan tersebut.

Anggota FPKS Kabupaten Bogor, H.Irvan Baihaqi, mempertanyakan keputusan Gubernur tersebut.
“Apakah surat pernyataan di atas materai dan siap diberikan sanksi hukum juga diberlakukan kepada para pengelola mall, tempat hiburan, pabrik?

“Jangan sampai ada perlakuan yg tidak seimbang, pesantren disuruh 3x sehari disenfektan lingkungannya, sementara mall, tempat hiburan, terminal, kantor pemerintahan tidak dikenakan kewajiban yg sama”. Imbuh nya.

Mungkin menurut mereka peraturan ini baik, tetapi kami melihat aturan ini cacat moral dan memberatkan pondok pesantren. Kenapa demikian? Pesantren adalah lembaga pendidikan mandiri dan independen, tidak tergantung oleh pemerintah sebagaimana lembaga-lembaha pendidikan negeri lainnya.

Kalaupun ada pesantren yang menerima bantuan pemerintah, hanya alakadarnya. Dan bantuannya juga tidak merata. Tidak ada jaminan semua pesanten dari yang kecil sampai yang besar bisa dengan mudah mendapatkan bantuan pemerintah.

Selama ini pesantren tumbuh dari kemandirian santri dan para kyai pemilik pondok pesantren. Kemandirian santri untuk membayar iuran untuk fasilitas pendidikan mereka selama berada di pondok pesantren dan kemandirian para Kyainya yang tak sedikit memiliki bidang usaha yang keuntungannya dialokasikan untuk tumbuh kembang pesantrennya.

Politisi PKS yang juga tokoh dapil 6 itu menambahkan jika hendak membuat regulasi, buatlah tanpa harus mengancam eksistensi pesantren. Jika dalam aturan yang dibuat pemerintah ada nada ancaman, aturan yang mengancam itu yang menjadi bukti kecacatan moral dan etika pemerintah atas eksistensi pesantren selama ini.

Fraksi PKS Kabupaten Bogor meminta kepada Gubernur Jawa Barat untuk mencabut poin ancaman dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 443/Kep.321-Hukham/2020 tentang Protokol Kesehatan untuk Pencegahan dan Pengendalian Covid 19 di Lingkungan Pondok Pesantren.

Kalau pemerintah ingin membuat aturan seperti itu, setidaknya pemerintah telah memastikan bahwa seluruh fasilitas infrastruktur utama penanggulangan Covid 19 ada dan disediakan oleh pemerintah di seluruh pesantren di Jawa Barat tanpa terkecuali. Tuturnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here